Jakarta - DPR mengaku prihatin melihat hasil survei internasional terkait penegakan hukum yang menyebut Indonesia masih rawan korupsi. DPR mendorong KPK makin berani tak pandang bulu dalam penuntasan kasus korupsi.
"Kita sangat prihatin, ini seperti batu sandungan. Sudah saatnya semua cabang kekuasaan yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif berbenah. Reformasi harus berlanjut dan semua elemen bangsa harus mau introspeksi," ujar Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2011).
Pandangan senada disampaikan Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Pram menilai survei ini harus menjadi warning bagi pemerintah.
"Tentunya ini merupakan warning bagi kita sebagai negara demokrasi dan negara hukum. Dalam konteks ini KPK harus benar-benar diberdayakan dan KPK harus independen dan mandiri," tutur Pramono.
Karenanya ia berharap KPK menunjukkan kejantanannya. Yakni dengan memberantas habis semua tindak pidana korupsi di Indonesia termasuk korupsi yang dilakukan oleh politisi.
"Korupsi dilakukan orang-orang yang punya kedudukan. Inilah prioritas KPK seharusnya. Dalam beberapa hal KPK terlihat dangat ragu-ragu ketika menyelidiki kasus yang berkaitan dengan orang-orang yang berkaitan dengan penguasa. KPK Harus lebih berani memberantas korupsi termasuk korupsi yang dilakukan politisi," jelasnya.
Survei internasional yang dibiayai oleh Neukom Family Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, dan Lexis Nexis ini merilis hasil surveinya pada 13 Juni 2011 di Washington DC, Amerika Serikat. Hasil survei itu jelas menyebut Indonesia menduduki peringkat rendah pada ketiadaan pemberantasan korupsi dan akses pada keadilan sipil.
"Kita sangat prihatin, ini seperti batu sandungan. Sudah saatnya semua cabang kekuasaan yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif berbenah. Reformasi harus berlanjut dan semua elemen bangsa harus mau introspeksi," ujar Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2011).
Pandangan senada disampaikan Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Pram menilai survei ini harus menjadi warning bagi pemerintah.
"Tentunya ini merupakan warning bagi kita sebagai negara demokrasi dan negara hukum. Dalam konteks ini KPK harus benar-benar diberdayakan dan KPK harus independen dan mandiri," tutur Pramono.
Karenanya ia berharap KPK menunjukkan kejantanannya. Yakni dengan memberantas habis semua tindak pidana korupsi di Indonesia termasuk korupsi yang dilakukan oleh politisi.
"Korupsi dilakukan orang-orang yang punya kedudukan. Inilah prioritas KPK seharusnya. Dalam beberapa hal KPK terlihat dangat ragu-ragu ketika menyelidiki kasus yang berkaitan dengan orang-orang yang berkaitan dengan penguasa. KPK Harus lebih berani memberantas korupsi termasuk korupsi yang dilakukan politisi," jelasnya.
Survei internasional yang dibiayai oleh Neukom Family Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, dan Lexis Nexis ini merilis hasil surveinya pada 13 Juni 2011 di Washington DC, Amerika Serikat. Hasil survei itu jelas menyebut Indonesia menduduki peringkat rendah pada ketiadaan pemberantasan korupsi dan akses pada keadilan sipil.
Sumber: DetikNews
Pandanganku:
Sejujurnya ngebahas korupsi ni udah ngebosanin, tak pernah ada habis dan jera nya. Aku udah muak mendengar berita televisi yang ngebahas ini terus, tak bisa kah kita mendengar betapa membanggakan nya para orang pintar yang berada di gedung besar dalam memimpin dan membangun bangsa. Betapa malu nya kita tiap hari disuguhkan pemberitaan tentang kebobrokan kepemimpinan kita, dan itulah yang menjadi info dari Indonesia untuk negara lain. Andai aku bisa memilih mungkin aku tak ingin terlahir di Indonesia, sebuah negara yang menutupi kebobrokan nya dengan mendewakan sang perwira bergoyang india, memalukan.
Buat kalian anggota dewan yang ter (gila) hormat, kalian tak perlu prihatin, tapi seharusnya MALU dan berhenti lah memakan uang kami, kalian tak lebih baik dari sampah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar